Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Dana Saksi Pemilu

VIVAnews - Dana saksi pemilu sampai hari ini masih menjadi polemik antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu. Di DPR sendiri, suara terpecah. Partai-partai oposisi menolak uang negara digunakan untuk membiayai saksi pemilu yang seharusnya menjadi tanggungan partai politik.

Tak hanya itu, polemik juga terjadi antara pemerintah dan penyelenggara pemilu. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, dana saksi pemilu harus dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilu.

"Lembaga yang menerima dan mempertanggungjawabkan (dana saksi) peserta KPU atau Bawaslu," kata Gamawan di gedung JCC, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2014.

Tapi, itu ditolak KPU. Menurut Ketua KPU, Husni Kamil Manik sejak awal keberadaan saksi itu fungsinya pengawasan, bukan penyelenggara pemilu. "Jadi tidak tepat itu di KPU," katanya. Meski KPU setuju soal keberadaan saksi pemilu yang dibiayai negara, tetapi ia enggan mengelola dana itu.

Sementara Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan, dana saksi pemilu itu akan sulit diputuskan dalam waktu dekat. "Saya kira kalau melihat kondisi sekarang makin agak sulit ya dari segi manajemen. Saya agak berat kalau diputuskan dalam waktu dekat ini," kata dia.

11 Feb, 2014

-
Source: http://politik.news.viva.co.id/news/read/480528-saling-lempar-tanggung-jawab-soal-dana-saksi-pemilu
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com DOWNLOAD: