Demikian hasil survei yang dilakukan oleh dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) seperti dikutip detikFinance, Jumat (28/2/2014). Survei ini dilakukan di 37 negara dari berbagai belahan negara.
Pembukaan data nasabah bank bisa berkembang menjadi pelacakan aktivitas pencucian uang atau money laundering dan kegiatan kriminal lain seperti terorisme. Hal itu memang berada di luar aspek pajak. Karena itu beberapa negara mencantumkan aturannya di luar koridor pajak.
Seperti di Rusia, di mana otoritas pajak akan meminta data rekening, operasi di rekening organisasi, neraca dan transfer uang. Berbeda dengan Polandia yang hanya memanfaatkan itu untuk pidana pajak saja dan tidak diperbolehkan untuk penyimpangan lainnya.
Data yang disampaikan oleh perbankan juga memiliki aturan tersendiri. Ada hak-hak wajib pajak untuk mengetahui datanya di bank diperiksa oleh otoritas. Namun, pada 7 negara tertentu, bahkan menerapkan aturan bahwa otoritas pajak boleh melihat dan menyelidiki isi dari safe deposit box yang dimiliki wajib pajak.
"Hal ini misalkan dapat ditemui di Argentina. Di negara tersebut diperbolehkannya otoritas pajak untuk mengakses safe deposit box. Telah menuai banyak kritik dan sengketa," tulis Darussalam.
Patokan regulasi juga dilakukan berbeda. Ada yang regulasinya terletak pada pajak, ada yang perbankan, dan ada yang menggunakan kedua regulasi tersebut.Next
(mkl/ang)Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
28 Feb, 2014
-
Source: http://detik.feedsportal.com/c/33613/f/656082/s/379ed8a1/l/0Lfinance0Bdetik0N0Cread0C20A140C0A20C280C0A721540C2510A8880C40Cdi0Ebeberapa0Enegara0Epetugas0Epajak0Ebisa0Ebuka0Esafe0Edeposit0Ebox/story01.htm
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com DOWNLOAD:
No comments:
Post a Comment